Baru-baru ini rakyat dibuat heboh dengan berita mengenai kenaikan gaji anggota DPR dengan berbagai tunjangan yang didapatkan
Dilansir dari Beritasatu.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan, sehingga total gaji dan tunjangan mereka menjadi lebih dari Rp 100 juta per bulan. selain itu, juga menerima tunjangan perumahan senilai lebih kurang Rp 50 juta per bulan, mereka juga menerima tunjangan bensin dan beras. Tunjangan beras senilai Rp 12 juta. Angka itu mengalami kenaikan dari Rp 10 juta. Lalu, tunjangan bensin juga naik dari Rp 4-5 juta sebulan menjadi Rp 7 juta.
Kenaikan gaji dan tunjangan yang didapatkan DPR sangat kontras dengan realitas kehidupan rakyat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi.
Para pengamat menilai hal ini tidak sepadan dengan kinerja DPR yang tidak memuaskan.
Kesenjangan yang terjadi antara rakyat dengan wakil rakyat adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem sekuler demokrasi kapitalisme yang tegak diatas landasan politik transaksional, dimana materi menjadi tujuan dalam pelaksanaan sistem.
Tidak heran jika dari sistem rusak ini akan lahir penguasa dan wakil rakyat yang hanya fokus pada kepentingan diri dan kroninya. Bahkan merekalah yang menentukan besaran anggaran untuk kepentingan mereka. Menggunakan kekuasaan untuk mengembalikan modal melalui UU dan kebijakan dijadikan alat untuk memperkaya diri ketimbang sebagai amanah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Ketika wakil rakyat sibuk mencari keuntungan pribadi, empati terhadap rakyat yang ‘diwakili’
kian memudar.
Padahal, jika kita menengok pada perspektif Islam sangatlah berbeda dengan sistem sekuler demokrasi kapitalis. Dalam Sistem Islam dengan Akidah Islam sebagai asasnya, syariat Islam sebagai pedoman, bukan akal manusia. Setiap jabatan akan dimintai pertanggungjawaban kelak diakhirat, yabg jika disalahgunakan akan akan dimintai pertanggungjawaban yang berat. Termasuk dalam hal ini amanah sebagai wakil rakyat.
Maka para pejabatnya tidak akan membuat kebijakan yang akan merugikan rakyat ataupun mengambil keuntungan dari rakyat. Maka dalam Islam, para pejabat akan sangat berhati-hati dengan kebijakannya dan terhadap upah atau gaji yang didapatkannya.
Semua itu karena para pejabatnya betul-betul dipilih dari sisi ketaatannya kepada Allah dan juga tentu saja memiliki kemampuan yang mumpuni dibidangnya. Keimanan yang akan menjadi penjaga untuk selalu terikat pada aturan syariat.
Saat ini semua kebobrokan yang terjadi justru karena sistem yang rusak, membuat para pemangku jabatan cuek terhadap rakyatnya.
Oleh karena itu, permasalahan di negara ini harus segera diselesaikan dari akarnya, harus ada perubahan sistem yang lebih baik yang akan mampu membuat sagala lini kehidupan mulai dari pejabat, aparat hingga rakyatnya dapat menjalankan perannya dengan baik dan dapat memberikan hal yang baik untuk kemajuan negara.
