Tunjangan Anggota DPR Fantastik, Rakyat Semakin Menderita

Baru-baru ini rakyat dibuat heboh dengan berita mengenai kenaikan gaji anggota DPR dengan berbagai tunjangan yang didapatkan

Dilansir dari Beritasatu.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan, sehingga total gaji dan tunjangan mereka menjadi lebih dari Rp 100 juta per bulan. selain itu, juga menerima tunjangan perumahan senilai lebih kurang Rp 50 juta per bulan, mereka juga menerima tunjangan bensin dan beras. Tunjangan beras senilai Rp 12 juta. Angka itu mengalami kenaikan dari Rp 10 juta. Lalu, tunjangan bensin juga naik dari Rp 4-5 juta sebulan menjadi Rp 7 juta.

Kenaikan gaji dan tunjangan yang didapatkan DPR sangat kontras dengan realitas kehidupan rakyat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi.

Para pengamat menilai hal ini tidak sepadan dengan kinerja DPR yang tidak memuaskan.

Kesenjangan yang terjadi antara rakyat dengan wakil rakyat adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem sekuler demokrasi kapitalisme yang tegak diatas landasan politik transaksional, dimana materi menjadi tujuan dalam pelaksanaan sistem. 

Tidak heran jika dari sistem rusak ini akan lahir penguasa dan wakil rakyat yang hanya fokus pada kepentingan diri dan kroninya. Bahkan merekalah yang menentukan besaran anggaran untuk kepentingan mereka. Menggunakan kekuasaan untuk mengembalikan modal melalui UU dan kebijakan dijadikan alat untuk memperkaya diri ketimbang sebagai amanah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Ketika wakil rakyat sibuk mencari keuntungan pribadi, empati terhadap rakyat yang ‘diwakili’

kian memudar.

Padahal, jika kita menengok pada perspektif Islam sangatlah berbeda dengan sistem sekuler demokrasi kapitalis. Dalam Sistem Islam dengan Akidah Islam sebagai asasnya, syariat Islam sebagai pedoman, bukan akal manusia. Setiap jabatan akan dimintai pertanggungjawaban kelak diakhirat, yabg jika disalahgunakan akan akan dimintai pertanggungjawaban yang berat. Termasuk dalam hal ini amanah sebagai wakil rakyat.

Maka para pejabatnya tidak akan membuat kebijakan yang akan merugikan rakyat ataupun mengambil keuntungan dari rakyat. Maka dalam Islam, para pejabat akan sangat berhati-hati dengan kebijakannya dan terhadap upah atau gaji yang didapatkannya. 

Semua itu karena para pejabatnya betul-betul dipilih dari sisi ketaatannya kepada Allah dan juga tentu saja memiliki kemampuan yang mumpuni dibidangnya. Keimanan yang akan menjadi penjaga untuk selalu terikat pada aturan syariat.  

Saat ini semua kebobrokan yang terjadi justru karena sistem yang rusak, membuat para pemangku jabatan cuek terhadap rakyatnya. 

Oleh karena itu, permasalahan di negara ini harus segera diselesaikan dari akarnya, harus ada perubahan sistem yang lebih baik yang akan mampu membuat sagala lini kehidupan mulai dari pejabat, aparat hingga rakyatnya dapat menjalankan perannya dengan baik dan dapat memberikan hal yang baik untuk kemajuan negara.  

Evakuasi Warga Palestina Bukan Solusi Hakiki

Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia akan siap menampung ribuan warga Gaza. Dikutip dari Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap menampung ribuan warga Gaza, Palestina yang menjadi korban kekejaman militer Israel. Prabowo akan mengirim pesawat untuk menjemput mereka. Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik dalam penyelesaian konflik di Gaza, meski RI berada jauh secara geografis dari Palestina. 

Namun, pernyataan ini justru memunculkan kontra karena pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan seruan jihad oleh beberapa pihak. Selain itu, pernyataan tersebut bukanlah solusi yang tepat untuk Palestina, karena justru jika warga Palestina meninggalkan negrinya maka itu akan memudahkan zionis Israel untuk menguasai tanah Palestina. Tak hanya itu, juga tidak mungkin warga Palestina mau meninggalkan tanah mereka sementara sudah berapa ribu nyawa yang rela berkorban untuk mempertahankan tanah kaum muslim. 

Masalah Palestina saat ini tidak akan dapat terselesaikan jika masih ada sekat-sekat nasionalisme antar-negara. Seharusnya saat ini kaum muslim sudah menyambut seruan jihad untuk membebaskan Palestina dari kedzaliman zionis Israel. Namun, karena terhalang oleh sekat nasionalisme sehingga seruan tersebut sampai saat ini hanya menjadi wacana. Sekat nasionalisme antar-negara menjadikan kaum muslim tidak bersatu, terpecah belah dan penguasa-penguasa muslim hanya mementingkan negerinya masing-masing, mereka seolah buta dan tuli atas penderitaan saudara mereka di Palestina. Mereka lupa bahwa kaum muslim ibarat satu tubuh, jika ada kaum muslim yang tersakiti maka kaum muslim yang lain pun akan merasakan sakit. 

Solusi terbaik untuk Palestina 

Masalah Palestina tidak bisa selesai jika hanya dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan, aksi boikot, apalagi dengan ide evakuasi warga Palestina ke Indonesia, ini bukanlah solusi yang hakiki. Buktinya saat ini, aksi boikot dan kiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina tidak menjadikan Palestina terbebas dari Kedzaliman Zionis. Solusi yang hakiki untuk Masalah ini, yaitu harus dengan jihad mengirimkan tentara-tentara kaum muslim melawan  Zionis, tentara lawannya tentara. 

Namun, jihad tidak bisa terlaksana jika tidak ada naungan khilafah. Adanya khilafah menjadi syarat penting terwujudnya jihad, karena jihad tidak bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok. Khilafah akan menghilangkan sekat-sekat nasionalisme antar-negara sehingga kaum muslim akan bersatu karena tidak ada lagi yang membatasi anatar muslim di Indonesia dengan muslim di negara lainnya. Bayangkan jika seluruh kaum muslim bersatu, maka Zionis tidak akan mampu mengalahkan kekuatan kaum muslim. 

Penulis : Nurwinda Pratiwi (Anggota Pena Ideologis)